Kasus Ketahanan Nasional dalam Aspek Ideologi: PRRI

Contoh Kasus Ketahanan Nasional dalam Aspek Ideologi

Peristiwa PRRI di Sumatra

            Pemberontakan beberapa tokoh politik nasional yang membentuk Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) sebenarnya tidak perlu terjadi. Peristiwa itu dipicu oleh ketidak puasan daerah terhadap sikap pemerintah pusat. Pertentangan antara pemerintah pusat dan beberapa daerah menyebabkan terjadinya pemberontakan PRRI. Pokok permasalahannya otonomi dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang tidak adil.

            Para panglima pendiri dewan dan tokoh dari pihak sipil, seperti Syarif Usman, Burhanuddin Harahap, dan Syarifuddin Prawiranegara mengadakan pertemuan untuk membicarakan pembentukan pemerintah baru pada tanggal 9 Februari 1958. Menindaklanjuti hasil rapat, kemudian hasil rapat raksasa di Padang. Hasil rapat itu adalah mengultimatum pemerintah pusat agar kabinet Djuanda menyerahkan mandat kepada presiden dalam waktu 5 x 24 jam dan presiden diminta untuk kembali pada kedudukan semula sebagai presiden yang konstitusional.

            Ultimatum yang disampaikan oleh Letkol Ahmad Husein sebagai pimpinan rapat, ditolak oleh pemerintah. Bahkan Letkol Ahmad Husein dan kawan-kawan dipecat dari Angkatan Darat. Pada tanggal 15 Februari 1958 Ahmad Husein mengumumkan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Padang, dan mengangkat Syarifuddin Prawiranegara sebagai perdana menteri. Dalam upaya menumpas gerakan ini, pemerintah melancarkan operasi militer gabungan antara AD, AL, dan AU. Operasi penumpasan PRRI Sumatera dilancarkan dengan Sandi Operasi 17 Agustus di bawah pimpinan Kolonel Ahmad Yani.