Contoh Kasus Ketahanan Nasional dalam
Aspek Ideologi
Peristiwa PRRI di Sumatra
Pemberontakan
beberapa tokoh politik nasional yang membentuk Pemerintah Revolusioner Republik
Indonesia (PRRI) sebenarnya tidak perlu terjadi. Peristiwa itu dipicu oleh ketidak
puasan daerah terhadap sikap pemerintah pusat. Pertentangan antara pemerintah
pusat dan beberapa daerah menyebabkan terjadinya pemberontakan PRRI. Pokok
permasalahannya otonomi dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang
tidak adil.
Para
panglima pendiri dewan dan tokoh dari pihak sipil, seperti Syarif Usman,
Burhanuddin Harahap, dan Syarifuddin Prawiranegara mengadakan pertemuan untuk
membicarakan pembentukan pemerintah baru pada tanggal 9 Februari 1958.
Menindaklanjuti hasil rapat, kemudian hasil rapat raksasa di Padang. Hasil
rapat itu adalah mengultimatum pemerintah pusat agar kabinet Djuanda
menyerahkan mandat kepada presiden dalam waktu 5 x 24 jam dan presiden diminta untuk
kembali pada kedudukan semula sebagai presiden yang konstitusional.
Ultimatum
yang disampaikan oleh Letkol Ahmad Husein sebagai pimpinan rapat, ditolak oleh
pemerintah. Bahkan Letkol Ahmad Husein dan kawan-kawan dipecat dari Angkatan
Darat. Pada tanggal 15 Februari 1958 Ahmad Husein mengumumkan berdirinya
Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Padang, dan mengangkat
Syarifuddin Prawiranegara sebagai perdana menteri. Dalam upaya menumpas gerakan
ini, pemerintah melancarkan operasi militer gabungan antara AD, AL, dan AU.
Operasi penumpasan PRRI Sumatera dilancarkan dengan Sandi Operasi 17 Agustus di
bawah pimpinan Kolonel Ahmad Yani.
